Kinerja verifikator dapur MBG di lapangan pun tak luput dari sorotan Aliansi Pemantau Program MBG.
“Kami melayangkan surat tuntutan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini suratnya sudah kami sampaikan Kesekretariatan Negara, sudah diterima juga,” ujar Ahmad Yazdi dikutip dari pernyataan persnya pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Ahmad Yazdi membeberkan 6 nama pejabat BGN yang diminta untuk mundur atau dicopot oleh Presiden, yakni Kepala BGN sendiri, Dadan Hindayana, kemudian Tigor Pangaribuan, Ari Santoso, Ricola Febri, Redy Hendra Gunawan, dan Sony Sonjaya.
“Kenapa nama-nama tersebut kami usulkan, karena kami memandang dan melihat bahwa nama-nama itu adalah benalu yang jelas dan nyata di BGN,” ucap Yazdi.
2. Tuntut Peningkatan Kinerja untuk Cegah Keracunan
Kasus keracunan makanan MBG juga menjadi perhatian, sehingga Yazdi cs meminta BGN untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja, termasuk pengawasan pada dapur yang sudah beroperasi.
“Permasalahan keracunan yang terjadi pada dapur gizi di wilayah Indonesia ini terjadi pada dapur yang sudah jalan,” imbuhnya.
3. Kritik Kebijakan Roll Back
Kepala BGN, Dadan Hindayana sempat mengungkapkan beberapa waktu lalu ada 5.000 mitra dapur MBG yang kena kebijakan roll back.
Kebijakan ini membuat mitra dapur kembali proses pengajuan tidak boleh melakukan aktivitas apapun karena belum diverifikasi oleh BGN.
Roll back dilakukan ketika mitra mendaftar, tapi lebih dari 20 hari tidak ada kegiatan dapur, maka akan kembali ke proses pengajuan.
“Persoalannya sangat pelik, 6.018 dapur gizi yang diturunkan statusnya dari persiapan menjadi pengusulan kembali kemudian setelah diusulkan, tertolak. Celakanya lagi, teman-teman mitra sudah membangun, ada yang 100 persen, ada yang 40 persen progresnya,” paparnya.
“Dasarnya apa, pertimbangan teknis apa kebijakan rollback itu dilaksanakan?” imbuhnya.
Yazdi mengklaim pihaknya menerima 57 aduan dapur yang sudah mengurus verifikasi namun tertolak.
4. Pertanyakan Verifikasi Mitra di Hotel
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa proses verifikasi calon mitra dilakukan di hotel dan secara tertutup.
Hal itu, kata Nanik, agar tim verifikator tidak ada interaksi dengan mitra dapur sehingga tak memunculkan isu titipan saat dapur sudah terverifikasi.
Kebijakan itulah yang dipertanyakan oleh aliansi gizi di mana justru membuat kantor BGN menjadi sepi.
“Melakukan verifikasi mitra dari hotel ke hotel, akhirnya ini gedung BGN sepi, tidak efisien. Ini tidak betul,” tegasnya.
5. Klaim Ada Jual Beli Titik Dapur
Dalam kesempatan tersebut, Yazdi mengklaim bahwa ada praktik jual beli titik dapur yang melibatkan setoran uang.
“Bukan dugaan, Mbak, itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta riil,” kata Yazdi.
Ia pun lantang mengatakan tak takut dilaporkan ke ranah hukum jika ucapannya tak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau dia bilang fitnah, laporkan saya, Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Saya cinta Bapak Prabowo karena dia perhatian pada anak-anak bangsa yang sedang melakukan pendidikan. Sangat ada permainan,” klaimnya.
Aliansi juga menyebut bahwa telah mengirim surat ke KPK, BPK, dan Kejaksaan untuk segera dilakukan audit.
Klaim lainnya yang dilontarkan Yazdi, menurut aduan yang ia terima, ada setoran uang bervariatif, mulai dari Rp5 juta hingga Rp25 juta.
Pihak BGN sendiri belum buka suara mengenai tuntutan yang diajukan oleh aliansi tersebut.
Tinggalkan Balasan