LABUAN BAJO TERKINI – Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, mengungkapkan keprihatinan atas tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut. Data menunjukkan ada 145.268 anak di Provinsi NTT yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Rabu (16/07/2025).
Beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan antara lain keengganan untuk sekolah, kendala biaya, jarak sekolah yang jauh, dan anggapan bahwa pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup.
Darius Beda Daton, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak.
Ombudsman mengajak pemerintah untuk menghapuskan biaya pendidikan di sekolah negeri agar semua anak dapat mengakses pendidikan yang setara. Mereka juga menekankan bahwa sekolah negeri perlu menjadi tempat yang inklusif bagi semua anak untuk belajar dan berkembang.
Respon Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende, Yohanes Lemba, merespon terkait dengan persoalan ribuan anak yang tidak bersekolah.
Ketua GMNI Cabang Ende, Yohanes Lemba, mengungkapkan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah menunjukkan lemahnya akses pendidikan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan, khususnya di wilayah NTT. Ini merupakan masalah yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah.
“Rata-rata biaya sekolah di NTT terlalu mahal. Bisa mencapai Rp150 bahkan 200 ribu per bulan. Dan ini menjadi beban tanggungan oleh orang tua murid. Tentunya bagi keluarga tidak mampu, angka tersebut menjadi beban berat dan berdampak pada putus sekolah anak-anak mereka”. tutur Yohanes.
Yohanes meminta pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dengan meningkatkan anggaran dan membatasi pungutan komite sekolah. Saat ini, peraturan gubernur tentang pembatasan pungutan pendidikan sedang disusun.
“Kami mendesak kepada Gubernur dan DPRD agar segera ambil tindakan. Sekolah harus bisa diakses semua anak, baik yang mampu maupun tidak”. desak Yohanes.
Yoman menyarankan pembangunan sekolah baru di wilayah pedalaman dan kepulauan agar jarak tidak lagi menjadi hambatan. Ia menekankan, pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak yang wajib dijamin negara.
Pedoman Pendidikan Bagi Anak Bangsa
Semua anak berhak memperoleh akses pendidikan yang baik dan berkualitas tanpa diskriminasi, yang diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Tentunya dalam pendidikan memiliki prinsip-prinsip dan landasan atau pedoman yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
Pendidikan Gratis Bagi Anak Bangsa Menjadi Harapan Para Orang Tua
Donatus Talas salah satu orang tua yang berasal dari Ende menyampaikan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Pendidikan memegang peranan krusial bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan individu.
“Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pembangunan sosial. Dengan pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara”, kata Donatus.
Donatus menyampaikan negara seharusnya menghadirkan pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa. Karena untuk mencerdaskan anak-anak bangsa itu tugasnya negara. Yang pasti nantinya anak-anak muda inilah yang menjadi pemimpin masa depan bangsa.
“Diera kepemimpinan presiden Prabowo Subianto tentunya menjadi pusat perhatian kita bersama. Dimana Prabowo menghadirkan program sekolah rakyat bagi orang-orang yang kurang mampu” lanjut Donatus
Donatus melanjutkan program sekolah rakyat ini tentunya kami mengharapkan untuk benar-benar mengoptimalkan sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. ” Kami mengharapkan mengoptimalkan program ini untuk bisa membantu kami masyarakat yang kurang mampu.
Sebagai masyarakat yang berada di kabupaten Ende, ungkap Donatus, kiranya program sekolah rakyat bisa hadir juga disini. “Tentunya ini harapan besar kami sebagai masyarakat”, pungkasnya.
Tinggalkan Balasan