LABUAN BAJO TERKINI – Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah menjadi sorotan sejak awal dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.
Kali ini, cara komunikasi Menkeu Purbaya jadi perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Misbakhun menyatakan memberikan dukungan pada kebijakan keuangan yang dilakukan Purbaya, namun dirinya mengingatkan untuk melakukan perbaikan pada cara berkomunikasi sang Menteri.
Misbakhun Minta Menkeu Purbaya Tak Komentari Kementerian Lain
Cara komunikasi yang jadi sorotan Ketua Komisi XI DPR itu tentang Menkeu Purbaya agar berhenti mengomentari kebijakan yang diputuskan oleh Kementerian lain.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain, fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip dari laman DPR pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Kebijakan Harus Dibicarakan dengan DPR
Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyinggung tentang kebijakan Purbaya yang akan mengambil alih dana tak terserap di kementerian/lembaga (K/L).
Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.
Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri sehingga tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” imbuhnya.
“Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan, nah hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tambah politikus dari Partai Golkar itu.
DPR Tetap Mendukung Arah Kebijakan Menkeu Purbaya
Mengenai kebijakan pajak, Misbakhun mengatakan bahwa kenaikan PPN harus ditahan atau justru menurunkan ke angka 10 persen hingga 8 persen.
Hal tersebut, menurut Misbakhun bisa membantu untuk membuat daya beli masyarakat meningkat.
Oleh karena itu, meski mendukung penuh setiap kebijakan Purbaya, Misbakhun berharap ada komunikasi dengan DPR untuk mengawal arahan maupun program Presiden Prabowo, terlebih mengenai kebijakan ekonomi.
“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegasnya.
Rencana Ambil Alih Dana Tak Terserap MBG yang Jadi Perhatian DPR
Menkeu Purbaya sudah membeberkan rencana untuk mengambil alih dana tak terserap program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat rapat bersama DPR pada 10 September 2025 lalu.
Purbaya juga mengungkapkan akan mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk rutin laporan MBG secara publik setiap bulannya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tetap teguh akan mengambil sisa anggaran MBG meski sudah diwanti-wanti oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kalau nggak dipakai, ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025 lalu.
“Tetep saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu sampai Desember beberapa triliun yang nggak kepakai, saya ambil uangnya. Nggak ada bedanya, nggak ada yang berubah,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan