LABUAN BAJO – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat kembali menjadi sorotan publik setelah seorang warga bernama Rikardus Nganca (35) memprotes lambannya pengurusan sertifikat tanah yang telah diajukan sejak tahun 2019 namun hingga kini belum tuntas.
Rikardus mendatangi kantor pertanahan pada Selasa (20/01) untuk meminta penjelasan terkait berkas kepengurusan tanah milik saudaranya, Silvester, di wilayah Warloka.
Menurutnya, seluruh berkas telah diserahkan dan diproses selama enam tahun, namun tak kunjung mendapatkan kejelasan.
“Ini bukan waktu yang singkat. Sudah enam tahun, tapi belum juga selesai,” ujar Rikardus dalam video rekaman yang beredar, di mana ia menuntut pertanggungjawaban institusi terkait lambannya pelayanan dan minimnya komunikasi selama proses berjalan.
Salah satu staf BPN yang memperkenalkan diri sebagai Gede menyatakan bahwa berkas tersebut ditangani oleh pegawai bernama Feril.
Namun, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pegawai terkait karena tidak mengetahui keberadaannya pada jam pelayanan dan nomor teleponnya juga tidak aktif.
Jawaban ini memicu reaksi keras dari Rikardus yang kemudian mempertanyakan sistem pengawasan internal di instansi tersebut.
Ia menilai tidak masuk akal jika pegawai bisa mangkir tanpa keterangan dan seolah kebal terhadap sanksi.
“Pegawainya seperti dibiarkan mangkir tanpa keterangan. Seolah-olah kebal terhadap sanksi dan aturan,” tegasnya, sekaligus mengingatkan agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat atau “mafia” di dalam instansi tersebut.
Saat dikonfirmasi terpisah, Rikardus menegaskan harapannya agar oknum yang dinilai lalai segera ditindak sesuai aturan dan pelayanan pertanahan tidak mencoreng citra Manggarai Barat yang tengah berkembang.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait dugaan pembiaran pegawai mangkir.
Namun Kepala Kantor ATR/BPN Manggarai Barat Daniel Lionesi kepada Jurnal Flores pada Rabu (21/01) pagi menjelaskan bahwa insiden ini menjadi hikmah baik untuk perbaikan pelayanan.
“Iya, hikmah baik untuk kami jajaran pertanahan guna penanganan dan penyelesaian tunggakan pelayanan,” kata Daniel.
Lebih lanjut ia menambahkan, pihaknya akan fokus menyelesaikan tunggakan pekerjaan dengan melakukan update riwayat berkas dan data serta menangani kasus yang dimaksud.
Tinggalkan Balasan