LABUAN BAJO TERKINIDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Manggarai Barat (Mabar) membantah isu yang beredar menyebut bahwa Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ‘paling banyak dinikmati oleh kader dan relawan Presiden Prabowo,’ serta menyebut program ini sebagai proyek senilai Rp71 triliun. DPC Gerindra Mabar menegaskan agar semua pihak melihat program MBG secara lebih adil, utuh dan berdasarkan fakta.

“DPC Partai Gerindra Manggarai Barat mengajak semua pihak untuk melihat program ini secara lebih adil, utuh, dan berdasarkan fakta,” kata Kanisius Jehabut salah satu kader Gerindra Mabar kepada wartawan di Labuan Bajo, Senin (21/4/2025).

Ia menjelaskan program MBG adalah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuan utama dari program ini, kata dia, menjamin pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

“Pada saat yang sama, menggerakkan ekonomi rakyat melalui sistem pengadaan pangan lokal yang berpihak pada petani, nelayan, peternak dan pelaku UMKM,” jelas Kanis.

Lima Skema Pelaksanaan Program MBG

Kanis menyebut penting dipahami bahwa MBG tidak dijalankan dengan satu model tunggal melainkan melalui lima skema pelaksanaan.

Pertama, skema BGN (Badan Gizi Nasional).
BGN membangun langsung dapur, melengkapi peralatan dan merekrut tenaga kerja.

Kedua, skema dinas/instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti TNI/Polri wajib mengalokasikan minimal 5% APBD untuk mendirikan dapur MBG.

Ketiga, skema mandiri. Mitra dan yayasan membangun atau merenovasi dapur dengan dana sendiri, mengisi peralatan, menyediakan dana talangan minimal 10 hari operasional, dan merekrut 49 relawan dapur. Yayasan bekerjasama dengan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang ditunjuk BGN untuk memimpin dan mengelola dapur secara teknis dan administratif.

Keempat, skema Hibrid
Melayani komunitas tertutup seperti pesantren, asrama atau seminari. Kelima, skema 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil). Diperuntukkan bagi daerah dengan jumlah sasaran di bawah 3.000 siswa dengan akses logistik terbatas.

Dampak Ekonomi Langsung: Uang Beredar di Petani, Nelayan, dan UMKM

Kanis mengurai setiap dapur MBG yang melayani 3.000 penerima manfaat akan membelanjakan sekitar Rp30 juta per hari untuk bahan pangan segar dan kebutuhan operasional.

Ia berasumsi jika dikalikan dengan 22 hari aktif dalam sebulan, maka satu dapur akan mengedarkan Rp660 juta per bulan langsung ke pelaku ekonomi lokal.

“Jika Manggarai Barat memiliki 16 dapur aktif, maka total uang yang beredar di tangan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal bisa mencapai Rp10,56 miliar per bulan,” ungkap Kanis yang merupakan anggota DPRD Mabar.

“Ini bukan sekadar makan siang. Ini adalah perputaran ekonomi rakyat berskala nasional, dan Manggarai Barat punya kesempatan besar menjadi bagian penting dari sistem ini, asal dikelola dengan benar dan diawasi secara terbuka,” lanjutnya.

Semua Bisa Terlibat, Tapi Tidak Semua Siap Memulai

Kanis menegaskan bahwa program ini terbuka untuk semua warga, tanpa syarat afiliasi politik. Pendaftaran dilakukan secara online melalui platform resmi BGN. Namun kenyataan di lapangan, ungkap dia, skema mandiri menuntut investasi awal yang cukup besar.

“Banyak pihak masih ragu-ragu untuk memulai karena harus menanggung biaya awal infrastruktur dan operasional,” tegasnya.

Di tengah keraguan ini, kata Kanis, kader-kader Gerindra di berbagai daerah justru memilih untuk bergerak lebih dulu, bukan karena program ini milik partai, “tetapi karena komitmen moral dan keberanian politik untuk membuktikan bahwa program MBG bisa dijalankan secara nyata,” jelasnya.

Program Bangsa, Bukan Proyek Politik

Menurut Kanis, program MBG adalah program untuk rakyat. Ia tidak boleh dibajak oleh prasangka politik atau kepentingan sempit. Justru saat ini, kata dia, yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara negara, masyarakat, petani, dan semua unsur lokal untuk menjadikan program ini alat pemerataan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia.

“DPC Partai Gerindra Manggarai Barat berkomitmen untuk mengawal, bukan menguasai. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai pelaku dalam rantai pasok pangan nasional ini. Mari bersama kita jaga agar MBG benar-benar menjadi program kebangsaan, dan bukan sekadar proyek politik,” ujar Kanis.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Mabar, Yosef Suhardi mengatakan bahwa mekanisme untuk berpartisipasi menjadi mitra MBG tidak ada batasan, terbuka untuk umum dan pendaftarannya juga melalui website BGN.

“Dari mekanismenya, ada website khusus itu dari BGN. Siapa pun yang punya niat yang punya kemampuan untuk menyiapkan dapur umum silahkan. Target di Manggarai Barat kalau tidak salah bukan hanya satu tapi 39 dapur umum, yang realisasi baru satu dapur,” katanya.

Syarat Buka Dapur MBG

Salah satu pemilik dapur MBG di Labuan Bajo, Kosmas Janggat mengatakan dalam mendirikan dapur tidak serta merta selesai lalu jadi.

Ia menjelaskan BGN mempunyai orang atau perwakilan yang ada di setiap daerah yaitu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dididik di universitas pertahanan. Mereka adalah pegawai PPPK dari BGN yang akan menjadi kepala di setiap dapur MBG.

“Jadi mereka yang melakukan verifikasi, apakah verifikasi yang mereka lakukan itu sesuai dengan standar yang diberikan BGN, kalau sudah sesuai standar bisa runing, kalau belum itu akan terus melakukan perbaikan terus,” jelas Kosmas.

Menurutnya setiap pengelola dapur harus mengikuti apa yang disarankan oleh SPPI selaku kepala dapur sesuai standar ISO atau the International Organization for Standardization. “Jadi standar dari BGN itu standar ISO, seperti standar hotel. Semua harus menggunakan stainless karena itu anti bakteri,” bebernya.

Kosmas menuturkan semua pemilik dapur yang mengajukan menjadi mitra harus daftar di portal BGN. Kendati sudah daftar, kata dia, belum tentu juga langsung diverifikasi.

“Dia masih tunggu proses. Begitu kita sudah daftar dan sudah diverifikasi oleh BGN, dia kirim seorang SPPI untuk mulai memverifikasi. Tahapannya panjang. Kalau punya saya dulu tiga bulan, saya dari bulan oktober 2024–februari 2025 baru bisa jadi,” ungkapnya.

“Tidak seperti yang mereka bilang kenapa harus dikasih ke orang-orangnya Prabowo. Bukan karena kami pendukung Prabowo, semua daftar terbuka. Karena BGN itu, barang negara yang terbuka untuk semua warga Indonesia,” tambahnya.

Persyaratan lain menurut Kosmas satu yayasan diperuntukan hanya untuk 5 dapur dengan masing-masing Person in Charge atau PIC. “Untuk lima dapur dengan manajemen sendiri. Kita hanya bisa jadi mitra, tapi yayasan bukan punya kita. Kami tidak pernah mendirikan yayasan,” tegasnya.

Kosmas merincikan setidaknya ada 8 hingga 10 ruang di dapur MBG dengan keperluanya masing-masing. Seperti kantor staf, ruang istrahat staf, ruang dingin, ruang kering, dapur, ruang peracik, ruang hasil produksi, ruag gas, alat penyimpanan makan, alat dapur, tempat cuci omprengan, ruang ganti karyawan, loket dan masih banyak lainnya.

“Itu semua ada dalam catatan mereka, jadi tinggal mereka centang ini belum, ini sudah,” jelasnya.

Kriteria Yayasan untuk Menjadi Mitra

Menurut Kosmas untuk menjadi mitra dalam program MBG dari yayasan apa saja, yang terpenting terdaftar di Kemenkumham dan memiliki NIB.

“Untuk kasih makan tidak boleh kena pajak harus menggunakan yayasan. Dulu kami mendaftarkan ke BGN pakai CV, semua ditolak oleh Menteri Keuangan, harus kembali lagi mendaftar ulang harus menggunakan yayasan. Yayasan yang sudah terdaftar di Menkumham dan dia harus punya NIB,” terangnya.

Modal Awal dan Skema Dana Talang

Kosmas menerangkan, setidaknya mitra yang berminat untuk bergabung dalam program MBG atau pemilik dapur harus bisa mengikuti skema dana talangan. Ia membeberkan modal awal paling tidak kalau sudah memiliki rumah membutuhkan anggaran sekitar 600 hingga 700 juta untuk melengkapi dapur.

“Karena alat makan saja yang stainless itu 210 juta, itu juga kes saya punya adik itu kemarin transfer. Kalau kami dulu masih bisa cicil dengan vendor yang mereka sudah tentukan. Yang paling mahal itu, tambah yang lain-lain kan kita harus melengkapi direnovasi segala macam. Karena skemanya talang dulu nanti setelah talang nanti BGN melihat kalau serius baru BGN transfer,” terangnya.