LABUAN BAJO –Penasihat Organisasi Pemandu Wisata Lokal (PWL) Labuan Bajo, Rafael Taher, menolak tegas kebijakan pembatasan kuota pengunjung sebanyak 1.000 orang per hari di Taman Nasional Komodo (TNK).
Ia menyatakan aturan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah, hukum, maupun sosial ekonomi yang jelas.
“Kebijakan ini tidak bisa diterima. Mengapa angka 1.000? Mengapa tidak 10.000 sehari? Angka tersebut tidak didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rafael saat dikonfirmasi wartawan di Labuan Bajo, Sabtu (21/2) sore.
Rafael menekankan bahwa pembatasan kuota akan berdampak buruk bagi pendapatan pemandu wisata lokal. Menurutnya, kebijakan ini bahkan berpotensi “membunuh mata pencaharian” mereka yang bekerja di kawasan tersebut, terutama di Pulau Padar.
“Jika ruang kerja di TNK dibatasi, para pemandu lokal terpaksa harus meninggalkan daerah dan mencari pekerjaan di sektor lain. Apakah pemerintah akan membiarkan kami? Apakah kami harus merantau ke Kalimantan untuk bekerja di kelapa sawit?” tandasnya.
Ia juga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika kebijakan ini tetap dilaksanakan.
Selain itu, dampak negatif juga akan dirasakan oleh penduduk asli Pulau Komodo yang bekerja sebagai ranger atau penjual suvenir, karena pendapatan mereka akan menurun.
Rafael mengkritik adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah. “Di satu sisi ingin menarik satu juta wisatawan per tahun, tetapi di sisi lain membatasi hanya 1.000 orang per hari. Ini tidak masuk akal,” katanya.
PWL juga mencurigai adanya kemungkinan manipulasi dalam sistem kuota, khawatir pendaftaran akan didominasi oleh pihak tertentu dan mendiskriminasi pelaku wisata lokal.
Sebagai alternatif, Rafael mengusulkan agar pemerintah tidak menerapkan sistem kuota, melainkan mengelola alur kunjungan dengan pengaturan waktu bertahap.
“Ambil 100 orang dahulu, setelah keluar baru izinkan 100 orang berikutnya. Atur ritmenya, bukan dengan kuota,” jelasnya.
Jika pemerintah tetap ingin membatasi, ia mengusulkan agar TNK ditutup untuk semua agar tidak terjadi diskriminasi antar agen perjalanan.
Rafael menegaskan bahwa lonjakan jumlah wisatawan hanya terjadi pada bulan Juni hingga September, sementara di luar waktu tersebut kunjungan cenderung normal.
“Biarkan tamu datang setiap hari supaya semua pelaku pariwisata, baik pemandu maupun pemilik kapal lokal, bisa mendapatkan penghasilan,” pungkasnya.
Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Hendrikus Rani Siga alias Hengki menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem di kawasan TNK agar bisa memberikan dampak ekonomi jangka panjang, bukan hanya untuk satu generasi saja.
“Langkah-langkah dan kebijakan yang bersifat antisipatif sebelum terjadi kerusakan harus diambil. Jangan setelah rusak baru semua orang menyalahkan Balai TN Komodo kerjanya apa saja,” ujarnya saat dikonfirmasi Labuan Bajo Terkini, Sabtu (21/2) malam.
Hengki menjelaskan bahwa kebijakan kuota 1.000 orang per hari juga bertujuan memberi peluang pengunjung untuk menikmati daya tarik wisata yang lebih variatif selain TNK, seperti di daratan pulau Flores.
“Desa-desa wisata dan UMKM yang ada di Flores, terutama di luar Labuan Bajo, juga bisa hidup dan berkembang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penentuan kuota kunjungan didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh P3E dan WWF pada tahun 2018.
“Kenapa baru sekarang diterapkan? Karena tahun 2025 sudah melampaui daya dukung hasil kajian tahun 2018 tersebut. Sehingga inilah waktu yang tepat untuk menerapkan kuota kunjungan,” jelasnya.
Hengki menambahkan bahwa tujuan utama penerapan kuota adalah melindungi perekonomian orang lokal agar dapat berkelanjutan dan diwariskan ke generasi selanjutnya.
“Karena kalau TNK hancur, investor bisa berpindah sewaktu-waktu sedangkan orang lokal tetap tinggal di sini menikmati kehancuran tersebut,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan