LABUAN BAJO – Wajah pelayanan publik di Labuan Bajo kini memasuki babak baru yang lebih progresif. Tepat pada Senin (20/7), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo resmi menggandeng Politeknik eLBajo Commodus melalui sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ambisius.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi, Charles Christian Matthaus, bersama Direktur Politeknik, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si.

Kemitraan ini bukan sekadar urusan administratif di atas kertas. Ini adalah upaya “menjemput bola” agar aturan keimigrasian yang sering dianggap kaku dapat meresap ke dalam kurikulum pendidikan, sekaligus menjadi bekal nyata bagi para mahasiswa sebelum mereka terjun ke industri pariwisata global.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo resmi menggandeng Politeknik eLBajo Commodus melalui sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo resmi menggandeng Politeknik eLBajo Commodus melalui sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Visi Kepemimpinan: Dari Edukasi hingga Pengabdian

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Charles Christian Matthaus, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaga untuk ikut membangun kualitas manusia di daerah.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis mencetak SDM berkualitas dan berintegritas. Melalui kerja sama ini, kami ingin edukasi keimigrasian menyebar luas, penelitian yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan nyata, dan masyarakat semakin paham aturan. Ini langkah nyata mendukung pembangunan daerah dan nasional,” ujar Charles dengan optimis usai acara penandatanganan.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Politeknik eLBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., menyambut antusias kemitraan yang dinilainya sangat relevan dengan karakteristik Labuan Bajo sebagai destinasi internasional.

“Mahasiswa kami akan mendapatkan pengalaman berharga, melihat langsung bagaimana aturan keimigrasian diterapkan di lapangan. Di sisi lain, kami berharap kontribusi pemikiran dan riset dari kampus bisa membantu Imigrasi memberikan pelayanan yang lebih baik, inklusif, dan adaptif,” ungkap Prof. Dasi Astawa.

Benteng Desa: Melawan TPPO dari Akar Rumput

Salah satu terobosan paling menarik adalah program Desa Binaan Imigrasi. Di sini, peran mahasiswa dan dosen menjadi sangat vital sebagai penyambung lidah hukum.

Mereka akan turun langsung ke desa-desa bersama petugas untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.

Dengan keterlibatan dunia kampus, sosialisasi hukum diharapkan tidak lagi terasa “menakutkan”, melainkan menjadi bentuk pemberdayaan agar warga lokal mampu menjaga diri dan lingkungan mereka dari sindikat kejahatan lintas negara.(*).