LABUAN BAJO TERKINI – Isu penambahan usia pensiun prajurit TNI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI masih menjadi perdebatan di masyarakat.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa ia sempat berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai hal ini ketika Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Mahfud MD, dalam percakapan tersebut terjadi saat keduanya menghadiri peringatan Hari Bhayangkara di Gelora Bung Karno (GBK).
“Saya duduk berdampingan dengan Pak Prabowo di panggung kehormatan. Kami berdiri menghormati perwira tinggi yang datang. Lalu, kita berbicara berdua,” ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Kramat Senen, Jakarta Pusat, Selasa 18 Maret 2025.
Dalam diskusi tersebut, Mahfud menyoroti usia pensiun prajurit TNI yang dinilainya masih terlalu muda, yakni 58 tahun, padahal mereka masih dalam kondisi prima dan produktif.
“Waktu itu saya bilang, ini orang gagah-gagah yang baris sebentar lagi pensiun. Rugi kalau mereka terlalu cepat pensiun, sementara tenaganya masih sangat produktif,” lanjutnya.
Mahfud juga membandingkan kebijakan usia pensiun di Indonesia dengan yang diterapkan di Amerika Serikat.
“Di Amerika, usia pensiun itu bisa 62, 64, bahkan 66 tahun. Beberapa kasus bisa diperpanjang hingga 68 tahun. Masa di Indonesia, umur 58 sudah harus pensiun?” ungkapnya.
Perlu diketahui, dalam Revisi Undang-Undang TNI yang kini sedang dibahas di DPR mengusulkan perubahan usia pensiun prajurit berdasarkan pangkat mereka.
Anggota Komisi I DPR RI yang juga merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa dalam revisi ini, usia pensiun dikelompokkan secara lebih rinci.
“Dalam UU lama, Tamtama dan Bintara pensiun di usia 55 tahun, sedangkan Perwira di usia 58 tahun. Dalam revisi yang diusulkan, Tamtama dan Bintara tetap 55 tahun, sementara Perwira Pertama, dari Letnan Dua hingga Kolonel, batasnya menjadi 58 tahun,” ujar TB Hasanuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 17 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa usia pensiun Perwira Tinggi Bintang 1 maksimal 60 tahun, Perwira Tinggi Bintang 2 maksimal 61 tahun, sedangkan Perwira Tinggi Bintang 3 bisa bertugas hingga usia 62 tahun.
Sementara itu, untuk perwira berpangkat Bintang 4, seperti Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), batas pensiun ditetapkan pada usia 63 tahun.
Namun, jabatan ini bisa diperpanjang berdasarkan keputusan presiden, maksimal dua kali dengan durasi satu tahun per perpanjangan.
“Kalau negara membutuhkan, misalnya dalam situasi menjelang pemilu agar tidak perlu mencari Panglima TNI baru, maka bisa diperpanjang,” jelas TB Hasanuddin.
Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, Panglima TNI atau pejabat berpangkat Bintang 4 bisa bertugas hingga usia 65 tahun jika mendapat perpanjangan.
“Perpanjangan hanya boleh dua kali, masing-masing satu tahun. Jadi maksimal hanya sampai 65 tahun. Dan ini sudah diketok Panja,” tambahnya.
Revisi UU TNI ini masih terus menjadi bahan diskusi, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, karena berkaitan dengan regenerasi kepemimpinan dan efektivitas operasional di tubuh TNI.
Tinggalkan Balasan