LABUAN BAJO – Pulau Bajo, yang letaknya persis di hadapan kawasan wisata kelas dunia Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal memiliki nilai sejarah yang melekat kuat bagi masyarakat pesisir di bumi komodo.

Namun, potret nyata di lapangan menyajikan kisah yang sangat berbeda. Kawasan yang disandang sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas itu kini justru bertransformasi menjadi lokasi penimbunan limbah terbuka, lengkap dengan deretan bangkai kapal yang dibiarkan terbengkalai dalam jumlah yang cukup besar.

Data yang dihimpun Labuan Bajo Terkini, pada Selasa (21/7), petang, memperlihatkan gambaran kerusakan lingkungan yang terjadi secara meluas dan mengkhawatirkan.

Di sepanjang garis pantai, Pulau Bajo tercatat ada 56 unit kapal wisata berukuran sedang hingga besar yang ditinggalkan begitu saja, perlahan hancur dan lapuk tergerus air laut serta cuaca.

Belum cukup dengan itu, puluhan speedboat dalam kondisi rusak parah juga turut menghiasi pemandangan.

Kini, benda-benda itu seolah menjadi “koleksi tersendiri” yang terpampang nyata bagi siapa saja yang melintas dan menyaksikan kondisi memprihatinkan ini.

Feri Adu, tokoh masyarakat yang dikenal peduli terhadap kelestarian lingkungan setempat, tak bisa berbuat banyak selain menyampaikan keprihatinan mendalam.

Menurut dia, sejauh 100 meter dari bibir pantai, istilah “indah” atau “layak dikunjungi wisatawan” rasanya sudah tak lagi relevan untuk disematkan bagi Labuan Bajo. Sungguh ironis.

“Kapal-kapal itu milik siapa? Begitu rusak atau tak terpakai, tak ada satu pun pihak yang mau mengakuinya. Serentak berubah menjadi aset tak bertuan. Padahal Pulau Bajo ini bagian dari Labuan Bajo yang nilai sejarahnya sangat tinggi. Tapi lihat sekarang, apa yang terlihat? Hanya tumpukan kayu lapuk dan sampah berserakan,” ujar Feri dengan nada kecewa kepada sejumlah wartawan di Pulau Bajo, Selasa,(21/7), petang.

Jika pemandangan rongsokan kapal itu belum cukup mengiris hati, lihatlah apa yang terhampar di sela-selanya: tumpukan plastik, sisa material kapal, hingga pecahan kaca yang menyebar ke mana-mana.

Ada hal yang makin menggelikan, sampah-sampah ini seolah memiliki jadwal pengiriman sendiri.

“Seringkali dibuang secara diam-diam di tengah malam, seolah sengaja memberikan “kejutan” tak menyenangkan bagi warga yang bangun pagi”, kata Feri.

Melki (55), warga yang terpaksa bertindak sebagai pembersih sukarela tanpa bayaran, memimpin 10 rekannya setiap hari untuk membereskan sampah-sampah ini.

Baginya, tantangan terberat bukanlah seberapa banyak sampah yang harus diangkut, melainkan seberapa besar risiko yang mengancam keselamatan dirinya dan rekan-rekannya.

“Yang paling ‘istimewa’ dan menyulitkan itu beling atau pecahan botol kaca. Tajam, licin, dan bisa bersembunyi di mana saja, entah di antara pasir maupun di dasar laut. Rasanya kami seperti dibebani tugas membersihkan ladang ranjau, padahal tempat ini seharusnya menjadi kawasan asri untuk wisata,” ungkap Melki.

Kondisi yang memalukan ini pun akhirnya memicu pertanyaan mendasar: di mana letak tanggung jawab para pemilik kapal dah speedboat rusak itu? Di mana tegaknya aturan dan pengawasan pemerintah?.

Warga telah menyuarakan harapannya, meminta agar para pemilik kapal sadar bahwa armada mereka yang sudah tak terpakai bukanlah hiasan pantai, dan tentu saja bukan warisan budaya yang perlu dijaga keberadaannya.

Sementara itu, warga terus bergerak membersihkan lingkungan secara swadaya dengan penuh keikhlasan.

Mereka berharap, kerja keras ini bisa menjadi pendorong agar pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan dapat bergerak, bangkit dari tidur yang sudah berlangsung lama.

Hingga saat ini, publik masih menanti kepastian. Akankah 56 kapal dan puluhan perahu rusak itu segera ditertibkan, atau justru kelak dijadikan daya tarik baru dengan sebutan “Wisata Kuburan Kapal ?”.

Jawabannya kini sepenuhnya berada di tangan para pemilik kapal dan pengelola wilayah yang seolah masih menikmati pemandangan ini (*).