Kementerian ESDM: Insya Allah Pulau Flores Jadi Geothermal Island

LABUAN BAJO TERKINI – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menjadikan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pulau Panas Bumi karena memiliki potensi geothermal yang dapat menggantikan diesel.

Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa energi panas bumi merupakan satu-satunya sumber energi terbarukan yang sesuai untuk Flores, sementara pengembangan sumber energi lain seperti PLTA dan PLTS terhambat oleh kondisi geografis.

Pemerintah mempertimbangkan proyek ini sebagai solusi untuk mengurangi beban subsidi diesel yang mencapai Rp1 triliun per tahun di Flores.

Mudah-mudahan, Flores itu Insya Allah kita bisa jadikan Geothermal Island, jadi di situ panas buminya luar biasa, ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi, mengutip ANTARA, Selasa [15/04/2025].

Namun, masyarakat, organisasi adat, dan gereja setempat khawatir akan dampak lingkungan dan sosial dari proyek geothermal ini, dan telah melakukan protes berkepanjangan.

Aksi protes kata dia telah berlangsung berbulan-bulan sebagai respons terhadap SK No. 2268 K/30/MEM/2017 dari Kementerian ESDM yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

ejak penetapan SK tersebut, beberapa proyek panas bumi telah dikembangkan di wilayah Flores, termasuk Mataloko, Poco Leok, dan Wae Sano.

Eniya juga menyatakan bahwa proyek panas bumi di Flores didorong oleh situasi di daerah tersebut, karena itu ia merasa pentingnya komunikasi yang intens dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memastikan proyek tersebut dapat dilaksanakan.

Saat ini lanjut dia, pemerintah aktif berkomunikasi dengan Keuskupan Ende dan perusahaan terkait, termasuk PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi. Eniya menyatakan bahwa komunikasi tersebut berjalan baik. Ia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung berencana mengunjungi NTT untuk melanjutkan komunikasi.

“Memang ada sedikit masalah. Kami mengakui dan Pemerintah sedang berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk gubernur dan badan usaha, untuk menyelesaikan masalah tersebut”, pungkasnya.