LABUAN BAJO – Insiden ditolaknya puluhan wisatawan untuk memasuki kawasan Pulau Padar karena kuota harian yang sudah terpenuhi menjadi sorotan tajam. Ketua Umum Ormas Pemuda Manggarai Barat Bersatu (PMBB), Obe Hormat, menilai kejadian tersebut sebagai tamparan keras bagi pengelolaan pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK).

Peristiwa yang menimpa 24 wisatawan pengguna kapal cepat Speed Shiena pada Sabtu (4/4) itu terekam video dan viral di media sosial.

Meski situasi berlangsung kondusif, kekecewaan para pengunjung yang sudah menempuh perjalanan jauh tak dapat disembunyikan.

“Kejadian ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem yang ada saat ini belum siap mengimbangi laju promosi dan arus kunjungan wisatawan,” ujar Obe dalam keterangannya, kepada Labuan Bajo Terkini, Sabtu, Sore.

Menurutnya, sangat disayangkan wisatawan yang telah mengeluarkan biaya besar justru harus pulang dengan kecewa. Hal ini dinilai tidak hanya merugikan pengunjung, tetapi juga mencoreng nama baik daerah sebagai tuan rumah.

“Ini mempermalukan kita di mata dunia. Wisatawan kecewa, kepercayaan hilang. Pariwisata tidak bisa dikelola dengan setengah siap, karena sekali kecewa, sangat sulit mengembalikannya,” tegasnya.

Desak Evaluasi Total

Obe menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kebijakan kuota demi konservasi, namun mempertanyakan kesiapan sistem, transparansi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

“Kami tidak menolak kuota, kami paham pentingnya pelestarian alam. Tapi yang kami tanya, di mana kesiapan sistemnya? Jangan promosi jalan besar-besaran, tapi pengelolaan di lapangan justru mengecewakan,” tambahnya.

Karena itu, PMBB mendesak dilakukan evaluasi total terhadap mekanisme yang berlaku, mulai dari sistem booking, transparansi data real-time, hingga penghentian sementara jika kebijakan dinilai belum siap.

BTNK: Ada Indikator Warna di Aplikasi SIORA

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, menanggapi hal ini dengan menyebutkan kemungkinan besar wisatawan belum memahami ketentuan yang berlaku. Ia pun mengimbau operator tur dan pemandu lebih proaktif menyampaikan informasi.

“Teman-teman operator sebenarnya sudah tahu kondisi tiket. Harusnya selalu perhatikan kuota yang tersedia,” kata dia.

Hendrikus juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan panduan jelas melalui aplikasi SIORA (Sistem Informasi Operasional dan Reservasi Alam). Dalam sistem tersebut, terdapat indikator warna yang mudah dipahami.

“Warna hijau berarti slot masih tersedia dan bisa dipesan. Sementara warna merah menandakan kuota habis dan sistem otomatis terkunci, sehingga reservasi tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Sebagai informasi, mulai April 2026, BTNK menerapkan kebijakan pembatasan maksimal 365.000 orang per tahun atau rata-rata 1.000 orang per hari, yang berlandaskan standar konservasi internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.