LABUAN BAJO – Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Manggarai Barat per 2 Juli 2026 telah menembus Rp436,49 miliar, atau setara 57 persen dari total pagu Rp769,26 miliar. Angka ini naik signifikan 30 persen secara tahunan (year on year).
“Kinerja penyaluran TKD di Manggarai Barat menunjukkan peningkatan yang nyata. Sampai tanggal 2 Juli sudah terealisasi Rp436,49 miliar atau tumbuh 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” ujar Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan mengutip Antara, Selasa,(14/7).
Dana Desa Paling Lancar
Adi menjelaskan, penyaluran terbaik datang dari Dana Desa yang mencapai Rp51,59 miliar atau 92 persen dari pagu, bahkan melonjak 87 persen secara tahunan.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) berjalan sesuai target berkat OPD dan penerima manfaat sudah melengkapi syarat penyaluran.
Namun ada catatan penting: penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) justru menunjukkan tren penurunan. “Perlu koordinasi lebih intensif dengan OPD pengelola, terkait penyelesaian laporan penggunaan dana tahun lalu maupun rencana tahun berjalan,” tegasnya.
DAK Fisik Harus Dipercepat
Masalah lain ada pada DAK Fisik yang hingga Juni 2026 belum ada realisasi. Adi meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD pengelola agar dana tersebut segera bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu juga dibahas dukungan pembiayaan dan peran UMKM untuk mendongkrak pariwisata Labuan Bajo. Data per Juni 2026,
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah tersalurkan Rp94,07 miliar ke 1.846 debitur, sedangkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp12,64 miliar bagi 2.197 debitur.
“Kanwil DJPb NTT bersama KPPN Ruteng terus mendampingi dan memantau agar penyaluran DAK Fisik berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata,” tambahnya.
Pemkab Siap Benahi
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Manggarai Barat Laurensius Nabu menegaskan pihaknya berkomitmen mempercepat realisasi TKD lewat sinergi dengan seluruh OPD.
Terkait DAK Fisik, pihaknya akan segera mengajukan usulan ke KPPN Ruteng begitu proses peninjauan sanitasi oleh APIP selesai dan memenuhi syarat.
Tinggalkan Balasan