Tokoh Adat Nggorang Minta DPRD Turun Lapangan; Stop Bicara dari Balik Meja!

LABUAN BAJO TERKINI – Tokoh masyarakat adat Nggorang Labuan Bajo, Fransiskus Ndejeng, meminta anggota DPRD Manggarai Barat untuk aktif turun ke lapangan daripada hanya bersuara di balik meja gedung dewan.

“Anggota DPRD Mabar, jangan hanya bersuara di gedung dewan, diharapkan berjalan keliling dari satu tempat ke tempat lain, seperti di pesisir pantai Labuan Bajo, TNK, dan sekitarnya”, kata Fransiskus, saat ditemui wartawan  labuanbajoterkini.id, di Labuan Bajo, Jumat 11 April 2025.

Ia mempertanyakan peran anggota DPRD Manggarai Barat atas berbagai isu seperti privatisasi pantai dan mafia tanah yang sedang viral di Labuan Bajo.

“Selama ini, kemana? Sebab kasus ini sudah lama terjadi. Bukan baru kemarin sore. Setelah kelompok masyarakat Peduli TNK pesisir dan sekitarnya, bersuara menjadi viral, baru terungkap semua hal yang telah menjadi bubur”, ungkap Fransiskus.

Ia setuju dengan pernyataan anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi Partai Nasdem, Marten Mitar, yang secara implisit membahas pagar pembatas laut di Taman Nasional Komodo dan area sekitarnya.

“Membuat pagar pembatas. Maksudnya, adalah selalu turun ke bawah dan melihat dari dekat apa yang sudah dan sedang terjadi di wilayah TNK dan laut sekitarnya”, kata dia.

Dijelaskan ia, ruang publik telah disabotase dan ada larangan bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat tertentu yang telah dikapitalisasi atau diprivatisasi.

Selain itu kata dia banyak area publik di Labuan Bajo bahkan pulau dan pesisir yang ikut terancam. Aktivitas destruktif seperti kavelingan laut, pembabatan mangrove, dan eksploitasi pasir laut dilakukan dengan  tidak memperhatikan dampak lingkungan.

“Ada juga proyek pembangunan vila di atas laut dan hotel terapung yang menciptakan dampak negatif”, ungkapnya.

Kepada anggota DPRD Manggarai Barat Ia pun meminta untuk menengok kedalam, apa yang sudah dibuat mereka selama ini.

“Memang benar, sinyalemen, Dr. Ignatius Kleden, dan Prof. Rias Rasyid, otonomi bersifat setengah hati, semua kepentingan digenggam erat oleh pemerintah pusat. Kamuflase”, imbuhnya

Ia pun bercerita banyak tentang perebutan lahan para nelayan tradisional secara sepihak demi keuntungan yang lebih besar tanpa perikemanusiaan.

Ruang publik disabotase.Hutan Bowosie, dibabat habis demi dan atas nama korporasi tertentu dari pempus. Larangan para wisatawan berwisata ke tempat tempat tertentu, karena telah dikapitalisasi, atau diprivatisasi dan hampir semua area publik di pulau dan pesisir,,beber Fransiskus.

Mafia Tanah dan Cukong Berseliweran

Masalah aktual lainnya, yang turut mengganggu iklim investasi, dan konflik agraria, hampir-hampir sunyi sepi dari peredaran informasi dari instansi terkait dan lembaga dewan terhormat.

Para anggota DPRD Manggarai Barat dianggap tidak peka dengan isu seperti ini. Sementara itu, peran para mafia tanah di wilayah kecamatan Komodo, lebih khusus di kelurahan Labuan Bajo dan Desa  Batu Cermin termasuk Desa Gorontalo sudah sangat merusak.

“Buktinya ada banyak sekali  terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan. Bisa jadi, satu bidang tanah diklaim oleh lebih dari 5 orang pemilik bersertifikat”, kata dia, melanjutkan,

“Apa-apaan ini. Jangan sampai ada  yang bermain mata dengan para cukong mafia agraria atau dengan oknum di BPN sana”, kata dia.

Lebih lanjut, kata Fransiskus, peran fungsionaris atau tokoh adat (Tua Golo Nggorang), memberikan pengukuhan di atas tanah yang telah diberikan oleh kuasa penata lahan, tanah beberapa dekade lalu, bisa dianulir dan menimbulkan konflik berkepanjangan tanpa jalan keluarnya.

“Ini pun dianggap biasa-biasa saja, jalan terus tanpa henti. Padahal hukum adat Manggarai Kapu Manuk Lele Tuak, tidak dinodai dua kali”, ungkap salah satu tokoh adat Nggorang itu.

Ia pun mengkritisi posisi ahli waris fungsionaris adat Nggorang yang menurutnya selalu [sembunyi kuku] dan bahkan lepas dari tanggungjawab ketika ada persoalan.

“Budaya Manggarai, Salen Selat Sape, Awon Wae Mokel, Le’en Laut Flores dan Laun Laut Sawu, seperti benar-benar dikhianati, arwah leluhur dikhianati.”, kata dia, melanjutkan,

“Orang Tua dan nenek moyang mereka Dempul Wuku Tela Toni dikangkangi. Tidak dihormati kerja keras dan kerja nyata mereka semua demi anak cucu Manggarai Barat ini. Apakah ini sebagai akibat dari perubahan status wisata Labuan Bajo dan Komodo menjadi destinasi super prioritas? ,Atau akibat dari gaya hidup sang legendaris putri Naga Komodo yang menyedot perhatian mata dunia?”, tanya tokoh adat Nggorang itu