LABUAN BAJO – Dampak kebijakan mutasi pegawai di Kabupaten Manggarai Barat menuai kritik keras. Melalui surat terbuka tertanggal 22 Mei 2026, Christo Mario Pranda menyampaikan kegelisahan mendalam dan meminta Gereja Katolik Keuskupan Labuan Bajo turun tangan bersuara lantaran kebijakan itu dinilai merusak keutuhan keluarga dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Uskup Labuan Bajo, Mgr. Prof Dr. Maksimus Regus, Mario menyoroti kondisi masyarakat yang di permukaan tampak tenang dan damai, namun menyimpan luka mendalam di baliknya.

Ia menyebut banyak keluarga mengalami guncangan hebat hingga keretakan sosial akibat penerapan aturan administrasi tersebut.

“Di balik ketenangan itu, terdapat jeritan dan air mata tersembunyi dari sekian banyak keluarga yang sedang mengalami keretakan fondasi sosial akibat kebijakan administrasi,” tulis Mario dalam suratnya dikutip Labuan Bajo Terkini, Jumat, (22/5).

Ia menilai pelaksanaan mutasi yang berlangsung dalam enam bulan terakhir ini sangat bertentangan dengan sifat luhur, Hukum Kanonik Gereja, serta prinsip keadilan, keutuhan, dan persatuan.

Kebijakan ini, kata dia, memisahkan ratusan pegawai dari keluarga mereka, memutus kebersamaan suami istri, serta memisahkan orang tua dari anak-anak.

Kenyataan pahit ini disebut sangat miris dan melukai hakikat dasar kehidupan keluarga Katolik yang menjunjung keutuhan rumah tangga.

“Akibat proses mutasi ini, ratusan pegawai harus mengalami kenyataan pahit: terpisah dari istri, istri kehilangan suami, orang tua dan anak berpisah tempat tinggal. Ini sungguh mencederai esensi dasar keluarga Katolik yang utuh,” tegasnya.

Mengingat dampak sosial dan spiritual yang sangat besar, Mario memohon agar Gereja Katolik mengambil sikap tegas dan menyampaikan pesan pastoral resmi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Ia berharap suara gereja menjadi penegasan kebenaran yang mengingatkan para pembuat kebijakan agar tidak hanya berpegang pada regulasi semata, tetapi lebih mengutamakan aspek kemanusiaan dan keutuhan keluarga yang menjadi pondasi utama kehidupan bermasyarakat.

“Suara Gereja sangat dinantikan untuk mengingatkan pemangku kebijakan agar selalu menempatkan kemanusiaan dan keutuhan keluarga di atas kepentingan aturan belaka,” pungkas Mario dalam surat terbukanya itu.