LABUAN BAJO TERKINI – Petani di Dusun Kokor, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, curhat kepada Hasanudin Anggota DPRD Manggarai Barat terkait susah memperoleh pupuk subsidi, bukan lantaran stok yang tak tercukupi melainkan akses ke pengecer yang membutuhkan biaya tinggi.
Keluh kesah petani ini disampaikan warga saat Hasanudin menggelar reses di Dusun Kokor, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Selasa (15/4/2025).
Yohanes Karyawan, Warga Kokor, yang hadir dalam reses tersebut menyampaikan bahwa kondisi itu sudah berlangsung lama dan menjadi permasalahan utama petani di Desa Tanjung Boleng.
Ia mengatakan warga setempat harus mengambil pupuk subsidi ke Lando, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng karena pengecer hanya ada di sana. Itu pun, kata dia, membutuhkan biaya transportasi yang tinggi lantaran akses yang cukup jauh.
Sementara, menurut dia, akses petani di desa itu lebih dekat ke kota Labuan Bajo ketimbang harus ke Terang. Ia mengurai kondisi itu yang mengakibatkan tanaman padi di sawah alami keterlambatan dipupuk, sehingga tidak tumbuh dengan baik dan hasil panen tidak sesuai harapan.
“Kami di desa ini pak dewan ambil pupuk di Lando, Terang. Harus datang ke sana untuk mendapatkan pupuk subsidi. Padahal ke Labuan Bajo sangat dekat, bahkan sampai saat ini ada yang belum terpupuk padinya,” kata Yohanes, Selasa malam.
“Jadi usulan kami harapannya apakah bisa kami ambil di kantor desa saja, karena selama ini lebih banyak pengeluaran ambil ke Terang, jadinya tunggu ada uang lebih dulu baru bisa ambil,” lanjut Jhon, nama panggilan Yohanes Karyawan.
Selain pupuk, warga juga menyampaikan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari–hari. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, minimal pengadaan jaringan perpipaan agar warga bisa menikmati air bersih.
Aspirasi lainnya yang diusulkan dalam reses itu terkait infrastruktur jalan jalur pantura yang tak kunjungi dibangun. Sudah berlangsung lama jalan itu masih dalam kondisi rusak parah menghambat aktivitas warga untuk ke Labuan Bajo.
Warga juga curhat ke Hasanudin agar menyampaikan kepada pemerintah daerah Manggarai Barat terkait kondisi ruang kelas III SMPN Satap Kokor yang tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan agar kondisi jalan yang becek dan berlumpur ketika musim hujan ke rumah ibadah di Kapela Stasi Kokor agar dibuatkan rabat beton.
Hasanudin dalam kesempatan itu mengakui persoalan pupuk subsidi menjadi masalah serius petani di Manggarai Barat. Politisi Perindo itu akan membahas persoalan tersebut dengan Dinas Pertanian Manggarai Barat agar stok hingga pendistribusian pupuk tersedia ketika dibutuhkan petani.
Kemudian air bersih, jalan rabat beton ke rumah ibadah ini sudah pula dicatat Hasanudin dan berjanji akan diperjuangkan kepada pemerintah melalui rapat di dewan.
Sementara terkait jalan pantura yang hingga kini belum ada kelanjutan pembangunanannya, ia berjanji akan melakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, lantaran jalan itu kewenangan pemerintah pusat. Jalan pantura melintasi delapan kabupaten di Pulau Flores, sebagian besar yang belum dikerjakan berada di wilayah Manggarai Barat.
“Dari sekian yang Bapak-Mama usulkan, nanti saya akan sampaikan pada saat sidang di dewan bersama pemerintah daerah Manggarai Barat. Usulan ini akan saya perjuangkan berdasarkan skala prioritas,” ujar Ketua DPD Perindo Manggarai Barat itu.
Dirinya menjelaskan tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena adanya batasan kewenangan dan anggaran DPRD. Namun demikian, ia memastikan kebutuhan paling mendesak tetap menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan bersama pemerintah daerah.
“Kami akan perjuangkan yang menjadi skala prioritas,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan