LABUAN BAJO TERKINI – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini secara resmi memberikan dukungan hukum untuk proyek strategis yang berkaitan dengan penggantian atau penempatan fasilitas di Pelabuhan Marapokot yang terletak di Kabupaten Nagekeo.
Inisiatif ini dimulai dengan pertemuan awal yang diadakan di Kupang pada hari Senin, 13 Oktober 2025. Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) serta tim Jaksa Pengacara Negara (JPN). Pihak pemohon diwakili oleh perwakilan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Marapokot.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT menekankan bahwa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berperan penting dalam melindungi aset dan keuangan negara.
Dia menjelaskan bahwa JPN memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum dan pendapat hukum kepada berbagai instansi pemerintah.
“Pendampingan ini bersifat preventif dan bertujuan memastikan semua tahap kegiatan sesuai dengan aturan hukum, agar dapat mengurangi risiko kerugian negara di masa depan,” tambahnya.
Menekankan Pencegahan
Dalam kaitan proyek Pelabuhan Marapokot, tim JPN akan memberikan panduan serta masukan hukum kepada Kantor UPP Kelas III Marapokot.
Dukungan ini akan mencakup semua tahap, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, hingga akuntabilitas keuangan negara.
“Jaksa Pengacara Negara tidak mengeluarkan keputusan, tetapi memberi perlindungan hukum preventif bagi pejabat agar setiap intervensi yang dilakukan sesuai regulasi. Ini mencerminkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.
Proyek Utama di Flores
Pelabuhan Marapokot berfungsi sebagai salah satu elemen vital dalam distribusi barang dan jasa di wilayah Flores. Proyek ini bertujuan untuk memperbarui dermaga dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya agar bisa mendukung aktivitas ekonomi dengan lebih efisien.
Karena kompleksitasnya, proyek ini dinilai memiliki potensi risiko hukum, termasuk tantangan dalam proses lelang, pelaksanaan kontrak, serta kepatuhan terhadap aturan teknis dan administrasi.
Oleh karena itu, keterlibatan JPN sejak awal melalui dukungan hukum sangat penting. Kehadiran JPN diharapkan mampu menjamin proyek revitalisasi yang krusial ini bagi masyarakat Nagekeo dan Flores secara umum, berjalan dengan sukses, transparan, dan terhindar dari masalah hukum.
Tinggalkan Balasan