LABUAN BAJO – Anggota Komisi I DPRD Manggarai Barat NTT, Kanisius Jehabut, memberikan penjelasan terkait berita di media daring tentang penghentian pembangunan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat NTT pada Rabu (19/11/2025).
“Kami merasa perlu untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Program MBG merupakan sebuah inisiatif nasional yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa,” ungkapnya kepada media ini,
Ia melanjutkan bahwa pembangunan dapur MBG saat ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari pemilihan lokasi hingga pendanaan yang sepenuhnya berasal dari mitra, tanpa memberikan beban pada APBDes atau APBD.
Pemeriksaan kelayakan pun dilakukan oleh BGN, yang mencakup aspek kebersihan, status tanah, aksesibilitas, dan norma konstruksi, dan dapur baru akan dapat beroperasi setelah BGN menyatakan bahwa lokasi tersebut memenuhi syarat.
“Dengan demikian, penentuan tentang kelayakan dan operasional menjadi tanggung jawab mitra serta BGN, dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa,” tegasnya.
Dalam hal ini, Pemerintah Desa berfungsi sebagai fasilitator dan tidak memiliki hak untuk menghentikan proses pembangunan dapur MBG.
Mitra MBG kata dia memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mendanai dapur, sedangkan BGN bertugas memastikan bahwa dapur tersebut memenuhi standar nasional melalui proses verifikasi.
Kondisi Terkini di Manggarai Barat
Saat ini, terdapat 4 dapur MBG yang sedang beroperasi, sedangkan 17 dapur lainnya sedang dalam proses pembangunan dan evaluasi, termasuk yang terletak di Desa Papagarang.
Karena jumlah dapur yang tidak banyak, percepatan proses pembangunan menjadi sangat krusial.
Keuntungan Ekonomi untuk Masyarakat
Ia juga menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya memperbaiki gizi anak-anak, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang penting, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru di tingkat lokal.
Program ini juga memberikan kesempatan kepada petani, nelayan, dan UMKM untuk menjadi penyedia bahan pangan, serta meningkatkan aliran ekonomi desa melalui transaksi harian untuk kebutuhan pangan.
Selain itu, desa memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan baku melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Dengan adanya BUMDes, desa dapat secara berkelanjutan menyuplai sayuran, ikan, telur, beras, dan kebutuhan logistik dapur MBG, yang tidak hanya memperkuat perekonomian desa, tetapi juga menjamin ketahanan pasokan lokal yang lebih mandiri dan terorganisir.
Menanggapi masalah di Pulau Papagarang, lanjut Kanisius, Komisi I DPRD Manggarai Barat merekomendasikan kepada Bupati Manggarai Barat untuk memberikan teguran kepada para aparat desa yang menghalangi pelaksanaan MBG.
Sebab program ini tidak boleh terhalang oleh tindakan yang melebihi batas-batas wewenang atau kesalahpahaman terhadap prosedur yang berlaku, ujarnya.
Demikian pun dengan aparat desa, harus berperan sebagai penunjang, bukan sebagai penghalang.
Undangan untuk Melakukan Koordinasi dengan Efektif
Kami mengajak pemerintah dan Satgas MBG untuk meningkatkan komunikasi kepada para Kepala Desa dan jajaran perangkatnya agar mereka dapat memahami dengan baik alur, wewenang, dan peran masing-masing.
“Komunikasi dan koordinasi yang efektif dapat menghindarkan terjadinya polemik yang tidak penting,” harapnya.
Ia menyatakan bahwa Program MBG adalah suatu investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian desa.
“Marilah kita jamin bahwa semua proses berlangsung dengan baik, jelas, dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak serta masyarakat di Manggarai Barat,” tuturnya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat yang menjabat sebagai Ketua Satgas MBG, Fransiskus Sales Sodo, memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Papagarang dan Kepala Dusun Tiga Tanjung Darat.
“Hasil koordinasi kami dengan Koordinator MBG Kabupaten Manggarai Barat, mereka sudah turun ke Lokasi SPPG terpencil Papagarang dan semua persyaratan pembangunan sudah terpenuhi”, ungkapnya.
Tinggalkan Balasan