Pemerintah Tegaskan: Dana Operasional Kopdes Bukan dari APBN, Murni Skema Pinjaman Bisnis

LABUAN BAJO TERKINI – Pemerintah memberikan penjelasan rinci mengenai skema pendanaan dan target implementasi program Koperasi Desa (Kopdes) atau Koperasi Kelurahan, yang dikenal sebagai “Kopdes Merah Putih“. Dalam sebuah keterangan pers, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, menekankan bahwa dana operasional untuk Kopdes tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan murni skema pinjaman bisnis.

“Dana untuk Kopdes itu bisnis murni. Plafon pinjaman yang dana bisnis ini bukan dari APBN,” tegas Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Ia menambahkan bahwa hal ini telah didiskusikan dengan Menteri Keuangan. Dana operasional yang dimaksud dapat mencapai plafon hingga Rp 3 miliar per koperasi dan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu enam tahun.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan ini tidak akan menggunakan dana dari APBN untuk modal kerjanya. “Jadi ini Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan tidak ada dari APBN (untuk modal operasionalnya, red),” ujarnya.

Meskipun demikian, untuk biaya awal pembentukan koperasi, seperti biaya notaris, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Nah, tapi pembentukannya koperasi, bayar notaris, itu memang dari APBD. Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris ini pemerintahan desa yang membayar, casu quo dari APBD,” jelasnya.

Mengenai progres pembentukan Kopdes, Zulhas mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Musdesus telah dilaksanakan di 39.639 desa dari target total sekitar 80.000 desa. “Jadi sudah separuh ini,” katanya.

Pemerintah menargetkan pada 31 Mei 2025, semua desa sudah melaksanakan Musdesus. Selanjutnya, pada 30 Juni 2025, semua Kopdes diharapkan sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Peluncuran resmi program ini direncanakan pada 12 Juli 2025, dan diharapkan koperasi sudah dapat berjalan operasional pada 28 Oktober 2025.