LABUAN BAJO TERKINI – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNus) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengangkat isu ribuan anak yang tidak bersekolah, dengan data terbaru menunjukkan sekitar 145.268 anak di 22 kabupaten dan kota. Pernyataan ini disampaikan oleh Andhy Sanjaya kepada media pada Senin, 14 Juli 2025.
“Angka partisipasi pendidikan di provinsi NTT saat ini masih berada di bawah 50 persen. Hal ini merupakan suatu kondisi yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah. Tingginya angka anak tidak sekolah menandakan masih lemahnya akses pendidikan, terutama karena faktor biaya” Ungkap Andhy.
Andhy menyampaikan bahwa banyak anak mengalami kesulitan dalam mengambil ijazah, sehingga gagal melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu masalah utama adalah adanya pungutan biaya pendidikan di tingkat SMA dan SMK.
“Rata-rata biaya sekolah di NTT terlalu mahal. Bisa mencapai Rp150 bahkan 200 ribu per bulan. Dan ini ditanggung oleh orang tua murid. Tentunya bagi keluarga tidak mampu, angka tersebut menjadi beban berat dan berdampak pada putus sekolah anak-anak mereka”. tuturnya
Andhy meminta pemerintah untuk memberi prioritas pada pendidikan dengan meningkatkan anggaran dan membatasi pungutan komite sekolah. Saat ini, Peraturan Gubernur mengenai pembatasan pungutan pendidikan sedang dirancang.
“Kami mendesak kepada Gubernur dan DPRD agar segera ambil tindakan. Sekolah harus bisa diakses semua anak, baik yang mampu maupun tidak”. desak Andi.
Andhy mengusulkan pembangunan sekolah baru di daerah pedalaman dan kepulauan untuk mengatasi hambatan jarak. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak yang harus dijamin oleh negara.
Tersebut data dari tiga daerah dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi yakni TTS sebanyak 22.459 anak, disusul Sumba Barat Daya 13.900 anak, dan Kabupaten Kupang 11.628 anak. (Alfaro)*
Tinggalkan Balasan