LABUAN BAJO – Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Hendrikus Rani Siga menegaskan, penguatan sumber daya manusia (SDM) pelaku pariwisata adalah kunci utama untuk mewujudkan pariwisata Labuan Bajo yang profesional, aman, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan dalam peresmian Sekretariat Bersama pelaku pariwisata (SETBER) di Manggarai Barat, Sabtu (13/12/2025).
Menurutnya, pariwisata telah menjadi penggerak perekonomian daerah, sehingga kualitas SDM menjadi faktor penentu keberlanjutan.
“Kita akan membangun SDM sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), agar memberikan pengalaman wisata berkesan,” ujarnya.
Sekretariat Bersama menjadi wadah untuk konsolidasi 15 asosiasi pariwisata dengan sekitar 10 ribu anggota, yang akan dikumpulkan dalam satu basis data terpadu.
Data ini akan memudahkan penyusunan program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas untuk pemandu, pengemudi kapal, hingga pekerja akomodasi.
Selain meningkatkan layanan, penguatan SDM juga mengurangi risiko insiden akibat lemahnya standar operasional.
“Jalur komunikasi akan lebih jelas, sehingga kita bisa siapkan strategi mitigasi risiko dan menjaga keamanan wisatawan,” katanya.
Lebih jauh, SDM yang profesional juga menjadi garda terdepan konservasi.
“Yang kita jual adalah alam murni komodo, pantai, dan laut jernih. Jika SDM memahami konservasi, pariwisata bisa bertahan untuk generasi mendatang,” tegas Hendrikus.
Ada Ketimpangan Pendapatan Pusat dan Daerah
Di sisi lain, Labuan Bajo, yang selalu dipenuhi oleh wisatawan, ternyata menyimpan masalah serius: terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah.
Data pada November tahun ini menunjukkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) yang diberlakukan oleh Badan Taman Nasional Komodo (BTNK) mencapai hampir Rp 97 miliar.
Namun, yang mengejutkan adalah, uang tersebut tidak ada satupun yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat.
Sementara itu, PAD daerah yang berasal dari retribusi wisata di lokasi di luar TNK hanya mencapai sedikit lebih dari Rp 2 miliar angka yang jauh lebih kecil meskipun daerah bertanggung jawab atas sebagian besar fasilitas pendukung pariwisata.
“Kami melihat adanya ketidak seimbangan yang jelas, yang disebabkan oleh kurangnya integrasi antara pelaku pariwisata dan pihak terkait,” kata Aloysius, Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Manggarai Barat, Minggu (14/12/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, ia berkomitmen melalui sekretariat bersama lintas asosiasi pariwisata untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.
Tujuan utama mereka adalah memastikan bahwa daerah juga merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo.
Tinggalkan Balasan