LABUAN BAJO – Pemerintah terus mempercepat upaya untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Flores melalui pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura), yang merupakan jalur strategis untuk mengurangi waktu tempuh perjalanan dan menciptakan peluang ekonomi baru di bagian utara Flores.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan tinjauan langsung terhadap kemajuan pembangunan jalan tersebut pada Jumat (14/11/2025) untuk memastikan kelancaran prosesnya.
Dalam peninjauannya, Menko AHY menekankan bahwa Lintura memiliki dampak penting bagi efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok, dengan potensi mengurangi waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo hingga separuhnya.
“Jalan Lintas Utara Flores ini akan mengurangi waktu perjalanan secara signifikan, dari 6-7 jam menjadi hanya 3-4 jam,” ujar Menko AHY.
Dari total panjang 141 kilometer, masih ada 88 kilometer yang perlu diaspal. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan semua pekerjaan berlangsung dengan kemajuan yang terukur.
Pada sesi wawancara singkat, Menko AHY juga menyoroti rencana pelebaran jalan hingga enam meter untuk mendukung aliran logistik dan mendorong pertumbuhan di sektor transportasi.
“Diharapkan, ini akan secara signifikan mempercepat waktu perjalanan. Ini akan sangat menguntungkan masyarakat, logistik, dan juga sektor jasa,” imbuhnya.
Menko AHY menambahkan bahwa sektor pariwisata serta potensi pertanian dan peternakan di utara Flores akan menikmati banyak manfaat ketika Lintura sepenuhnya terhubung.
“Banyak potensi pariwisata tidak hanya ada di Labuan Bajo, tetapi juga di sepanjang Utara Flores. Semua potensi ini bisa kita kembangkan ke depan,” paparnya.
Mengenai anggaran, pemerintah memastikan desain teknis telah siap dan akan dimasukkan dalam usulan anggaran untuk tahun 2026–2027.
“Desain yang ada diperkirakan membutuhkan sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, total sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita ajukan untuk tahun 2026 dan 2027,” jelas Menko AHY.
Menutup pembicaraannya, Menko AHY menegaskan pentingnya penataan ruang yang teratur sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, sembari merespon keluhan dari pemerintah daerah tentang pelanggaran tata ruang.
“Tata ruang harus diutamakan. Ini harus menjadi panduan dalam pembangunan. Kenapa? Karena tanpa berpijak pada tata ruang, pembangunan dapat menjadi kacau dan berpotensi menimbulkan bencana serta kerusakan lingkungan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan